TAKALAR, RAKYATTAKALAR.ID – Kebijakan kenaikan tarif sewa kios di kawasan Alun-Alun Makkatang Daeng Sibali, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menuai keluhan dari sejumlah pedagang.
Kenaikan tarif yang mulai diberlakukan sejak Januari 2026 tersebut dinilai memberatkan pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan di kawasan itu.
Tarif sewa kios yang sebelumnya sebesar Rp750.000 per tahun kini meningkat menjadi Rp1.500.000 per tahun. Artinya, terjadi kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan tarif sebelumnya.
Para pedagang menilai kebijakan tersebut tidak sebanding dengan kondisi fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di kawasan alun-alun.
Terlebih, jumlah pengunjung yang semakin sepi serta menurunnya daya beli masyarakat turut berdampak terhadap pendapatan harian mereka.
Kondisi tersebut semakin diperparah dengan sejumlah fasilitas kios yang dilaporkan mengalami kerusakan dan belum mendapatkan perhatian serius dari pihak pengelola. Kerusakan terlihat pada bagian lantai yang retak, bangunan kios yang tidak terawat, hingga atap yang mengalami kebocoran saat musim hujan.
Tidak hanya itu, fasilitas umum berupa toilet (WC) di kawasan alun-alun juga dikeluhkan karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Persoalan kenaikan tarif ini turut mendapat perhatian dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk insan pers dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Mereka mempertanyakan dasar hukum, kajian teknis, serta pertimbangan Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar dalam menetapkan kenaikan tarif sewa kios hingga 100 persen tersebut.
Ketua LSM GNPM, Haris Om bel, menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilainya kurang mempertimbangkan kondisi ekonomi para pedagang kecil.
Menurut Haris Om bel, pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar, seharusnya terlebih dahulu melakukan pembenahan sarana dan prasarana sebelum memberlakukan kenaikan tarif sewa kios.
Ia menilai tidak semestinya beban biaya yang ditanggung pedagang meningkat secara signifikan sementara kondisi fasilitas yang menjadi penunjang aktivitas usaha justru masih memprihatinkan.
“Jangan sampai pedagang kecil dibebani kenaikan tarif, sementara fasilitas yang menjadi hak dan kebutuhan mereka justru tidak mendapatkan perhatian,” demikian substansi kritik yang disampaikan terhadap kebijakan tersebut.
Para pedagang bersama LSM GNPM berharap Pemerintah Kabupaten Takalar segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan kenaikan tarif sewa kios tersebut.
Mereka juga mendesak Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar agar membuka ruang dialog dengan para pedagang, sekaligus menjelaskan secara transparan dasar regulasi dan mekanisme penetapan tarif baru.
Selain itu, perbaikan fasilitas, khususnya atap kios, lantai bangunan, serta sarana sanitasi, dinilai mendesak dilakukan agar kawasan Alun-Alun Makkatang Daeng Sibali kembali menjadi ruang publik yang nyaman, layak, dan mampu menarik minat masyarakat untuk berkunjung.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar terkait keluhan pedagang maupun dasar penetapan kenaikan tarif sewa kios tersebut.( Bombom/red)












