TAKALAR, RAKYATTAKALAR.ID – Aktivis mendesak Kejati Sulsel audit dan periksa penggunaan BOSP SMA 13 Takalar. Desakan itu disampaikan setelah aktivis menduga ada kejanggalan dalam penggunaan dana BOSP di sekolah tersebut.
Aktivis menilai, penggunaan dana BOSP yang bersumber dari uang negara harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami mendesak Kejati Sulsel untuk audit dan periksa penggunaan BOSP SMA 13 Takalar. Diduga ada kejanggalan dalam penggunaannya, makanya harus dibuka secara terang-benderang,” ujar salah seorang aktivis kepada RAKYATTAKALAR.ID, Senin (16/11/2026).
Menurut aktivis tersebut, dugaan kejanggalan itu terlihat dari ketidakcocokan antara laporan pertanggungjawaban dengan realisasi di lapangan.
“Diduga ada kejanggalan dalam penggunaan dana BOSP-nya. Antara yang dilaporkan dengan fakta di lapangan diduga tidak nyambung. Makanya Kejati Sulsel harus turun audit, jangan hanya dilihat kertasnya saja,” tegasnya.
Para aktivis meminta Kejati Sulsel bersama Inspektorat dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, memeriksa secara menyeluruh penggunaan BOSP SMA 13 Takalar, mulai dari pengadaan barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran, hingga belanja operasional lainnya.
“Cek barangnya ada atau tidak, kegiatannya jalan atau tidak, harganya wajar atau tidak. Kalau memang diduga ada kejanggalan, harus dibuka ke publik,” tambahnya.
“Kami tidak menuduh siapa-siapa. Kami hanya menyampaikan dugaan ada kejanggalan dalam penggunaan dana BOSP dan meminta Kejati Sulsel untuk audit dan periksa. Kalau memang dikelola dengan benar, silahkan buka datanya ke publik. Tidak ada yang perlu ditutupi,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi RAKYATTAKALAR.ID masih berupaya meminta hak jawab dan klarifikasi resmi dari pihak Kepala SMA 13 Takalar, Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, dan Kejati Sulsel, guna menjaga keberimbangan informasi dan asas praduga tak bersalah sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.












