TAKALAR, RAKYATTAKALAR.ID – Proses konfirmasi wartawan Titik-fakta.com terkait dugaan intervensi pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Takalar dalam proyek pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sejumlah titik wilayah Kabupaten Takalar menuai polemik.
Polemik tersebut mencuat setelah pihak yang diduga merupakan sepupu atau kerabat Bupati Takalar memberikan respons yang dinilai tidak menjawab substansi pertanyaan wartawan. Alih-alih menjelaskan kapasitas dan keterlibatannya dalam proyek SPKLU, pihak tersebut justru menyinggung persoalan yang pernah terjadi di Kabupaten Gowa.
Dalam proses konfirmasi, wartawan Titik-fakta.com bermaksud meminta penjelasan mengenai kapasitas, jabatan, serta sejauh mana keterlibatan pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan proyek pembangunan SPKLU di Kabupaten Takalar.
Namun, respons yang disampaikan justru mengaitkan media Titik-fakta.com dengan sosok Om Bas.
“Media Titik-fakta itu bukannya adeknya Om Bas yang sudah membuat onar di Kabupaten Gowa,” demikian pernyataan yang disampaikan pihak tersebut kepada wartawan.
Pernyataan itu kemudian mendapat tanggapan dari Pemilik Media Titik-fakta.com, Puang Fathir. Ia menyayangkan respons tersebut karena dinilai tidak memiliki relevansi dengan pertanyaan jurnalistik yang sedang diajukan.
Menurut Puang Fathir, wartawan hanya menjalankan tugas untuk meminta klarifikasi mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam proyek SPKLU, bukan membahas persoalan pribadi maupun hubungan kekeluargaan.
“Sekalipun dia tahu kalau saya keluarga Om Bas, seharusnya hal itu tidak perlu disampaikan kepada wartawan kami. Cukup jawab ‘Saya sebagai pelaksana’ sesuai pertanyaan yang ingin dikonfirmasi. Namun, muncul ungkapan bahwa Om Bas disebut sudah membuat onar di Gowa,” ungkap Puang Fathir, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, setiap pihak yang dimintai keterangan oleh wartawan semestinya mengedepankan sikap profesional dan memberikan jawaban sesuai kapasitas serta substansi informasi yang ingin diklarifikasi.
Puang Fathir juga menyayangkan penggunaan istilah ‘pembuat onar’ untuk menyebut Om Bas. Menurutnya, pernyataan semacam itu seharusnya tidak dilontarkan tanpa penjelasan dan konteks yang jelas.
“Jangan serta-merta menyebut Om Bas sebagai pembuat onar. Kalau memang ingin menjelaskan latar belakangnya, cukup sampaikan bahwa yang bersangkutan merupakan mantan konsultan politik. Tidak enak juga rasanya kalau kita sebagai keluarga mendengar ada yang menyebut anggota keluarga dengan istilah seperti itu. Misalnya, pejabat disebut pembuat onar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa konfirmasi yang dilakukan media merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial sekaligus upaya memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi, khususnya terkait proyek pembangunan yang menggunakan ruang kepentingan publik.
Menurutnya, pertanyaan mengenai kapasitas, jabatan, dan posisi seseorang dalam proyek pembangunan merupakan hal yang wajar dalam kerja jurnalistik. Terlebih, proyek SPKLU di Takalar tengah menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya intervensi pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah.
Akui sebagai Pelaksana Proyek SPKLU
Puang Fathir juga menyoroti jawaban pihak yang dikonfirmasi. Ia menyebut, dalam percakapan dengan wartawan Titik-fakta.com, pihak tersebut telah menyampaikan pengakuan bahwa dirinya bertindak sebagai pelaksana proyek SPKLU di Kabupaten Takalar.
“Apa lagi sudah menjawab kepada wartawan kami dan mengakui kalau dirinya sebagai pelaksana pada proyek SPKLU di Kabupaten Takalar, sudah adam mi ini persoalan tidak perlu lagi bahas soal Gowa” tegasnya.
Pengakuan tersebut dinilai menjadi informasi penting yang perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi lebih mendalam, terutama menyangkut kapasitas resmi pihak yang bersangkutan, dasar penunjukan sebagai pelaksana, serta hubungannya dengan perusahaan yang terlibat dalam pembangunan fasilitas SPKLU.
Puang Fathir menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mencampuri urusan pribadi siapa pun. Namun, ketika seseorang disebut memiliki peran dalam proyek pembangunan yang menjadi perhatian publik, keterangannya tentu patut diklarifikasi secara terbuka.
Ia berharap polemik ini tidak mengaburkan substansi persoalan utama, yakni transparansi pelaksanaan proyek SPKLU di Kabupaten Takalar serta dugaan keterlibatan pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah.
Hingga berita ini disusun, klarifikasi lebih lanjut mengenai jabatan resmi, dasar penunjukan, dan kapasitas pihak yang mengaku sebagai pelaksana proyek tersebut masih diperlukan.












