Foto berita Rakyat Takalar

Sejumlah Aktivis Takalar Mendesak APH Audit dan Periksa Penggunaan BOSP TA 2025-2026 SDN 73 Bonto Rita I

TAKALAR, RAKYATTAKALAR.ID – Sejumlah aktivis di Kabupaten Takalar mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SDN 73 Bonto Rita I, Tahun Anggaran 2025-2026.

Desakan itu disampaikan para aktivis karena adanya dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana BOSP TA 2025-2026 di sekolah tersebut. Mereka menilai, pengelolaan dana BOSP yang bersumber dari uang negara harus dikelola secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Gambar berita

“Kami mendesak APH, baik itu Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk segera turun melakukan audit dan pemeriksaan terhadap penggunaan dana BOSP SDN 73 Bonto Rita I TA 2025-2026. Jangan sampai dana pendidikan yang seharusnya untuk kepentingan siswa, justru disalahgunakan,” tegas M.Haikal Takalar, Minggu (8/11/2026).

Para aktivis juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar untuk turut melakukan pengawasan dan membuka secara transparan laporan penggunaan dana BOSP TA 2025-2026 di sekolah tersebut kepada publik, khususnya kepada orang tua siswa dan komite sekolah.

Menurut mereka, dana BOSP TA 2025-2026 memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang operasional sekolah, mulai dari pembiayaan kegiatan belajar mengajar, perawatan sarana prasarana, hingga kebutuhan siswa yang kurang mampu. Oleh karena itu, jika ada indikasi penyimpangan, harus segera ditindaklanjuti.

“Ini uang rakyat, uang negara untuk pendidikan. Kalau ada yang bermain-main dengan dana BOSP, itu sama saja merampas hak anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak SDN 73 Bonto Rita I belum memberikan keterangan resmi terkait desakan audit tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar untuk mendapatkan hak jawab.

M.Haikal Juga menegaskan, desakan ini bukan untuk menjatuhkan pihak mana pun, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar pengelolaan dana pendidikan di Kabupaten Takalar berjalan bersih dan sesuai aturan.

Mereka berharap, APH segera merespons desakan ini dengan melakukan pemeriksaan awal terhadap penggunaan dana BOSP TA 2025-2026, agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.(*)