TAKALAR, RAKYATTAKALAR.ID – Di tengah kerasnya kehidupan sebagai nelayan pesisir, sejumlah warga Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, masih menghadapi keterbatasan sarana untuk melaut. Kerusakan mesin perahu dan alat tangkap menjadi kendala yang kerap menghambat mereka mencari nafkah.
Basori Daeng Tata, seorang nelayan yang mengaku telah menjalani profesi tersebut selama sekitar 40 tahun, mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah menerima bantuan pemerintah untuk menunjang aktivitas melautnya.
Menurutnya, kerusakan mesin maupun jaring sering kali menjadi persoalan yang harus dihadapi. Ketika kerusakan terjadi, nelayan terpaksa mengeluarkan biaya perbaikan, sementara hasil tangkapan tidak selalu mampu menutup ongkos operasional.
“Kalau dapat ikan, bisa dipakai untuk biaya. Tapi kalau tidak dapat, terpaksa berhenti dulu dan tidak melaut lagi,” ungkap Basori saat menceritakan kondisi yang dialaminya.
Ia berharap pemerintah melalui instansi terkait, khususnya sektor perikanan, dapat memberikan perhatian kepada nelayan kecil di desanya. Bantuan yang dibutuhkan antara lain mesin perahu, kapal, dan jaring agar mereka dapat bekerja dengan lebih layak.
Basori juga mengaku belum mengetahui secara pasti apakah nelayan lain di wilayah tersebut pernah menerima bantuan. Namun, berdasarkan pengalamannya sendiri, ia menyebut belum pernah mendapatkan bantuan selama puluhan tahun menekuni pekerjaan sebagai nelayan.
Kepala Desa Kalukubodo, A. Gaffar, menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat di wilayahnya sangat bergantung pada sektor perikanan. Sekitar 70 persen warga bermata pencaharian sebagai nelayan, 25 persen bekerja sebagai petani, sedangkan lima persen lainnya merupakan karyawan lepas harian.
Gaffar menyebutkan, terdapat sekitar 300 kepala keluarga (KK) nelayan di desanya. Karena itu, kebutuhan sarana melaut menjadi salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Ia mengakui, sejumlah nelayan masih menggunakan mesin perahu yang kondisinya sudah tidak layak, tetapi tetap dipaksakan untuk beroperasi karena menjadi penunjang utama dalam mencari ikan.
Selain persoalan mesin dan perahu, masyarakat pesisir juga menghadapi ancaman abrasi pantai. Pemerintah desa, kata dia, selama beberapa tahun terakhir telah memanfaatkan dana desa secara bertahap untuk membantu mengantisipasi dampak abrasi di kawasan permukiman pesisir.
Terkait aspirasi nelayan kecil yang belum tergabung dalam kelompok, Gaffar mengatakan pemerintah desa berencana memfasilitasi pembentukan kelompok baru. Langkah tersebut diharapkan mempermudah koordinasi dan membuka akses nelayan terhadap program bantuan dari pemerintah.
“Insyaallah, kami akan memfasilitasi pembentukan kelompok, khususnya bagi nelayan-nelayan kecil. Dalam waktu dekat, kami berencana mengundang penyuluh perikanan untuk membahas pembentukan kelompok tersebut,” jelasnya.
Menurut Gaffar, kelompok nelayan menjadi salah satu langkah yang perlu dipersiapkan agar kebutuhan masyarakat dapat disampaikan secara lebih terorganisasi kepada instansi terkait.
Selain bantuan mesin, perahu, dan alat tangkap, Gaffar juga berharap pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap kebutuhan operasional nelayan.
Salah satu persoalan yang disorot ialah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), terutama solar, yang menjadi kebutuhan utama untuk melaut.
Selama ini, nelayan harus membeli bahan bakar melalui SPBU umum. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan melaut sehari-hari.
Karena itu, Gaffar berharap pemerintah dapat mengkaji penyediaan fasilitas penyaluran BBM yang sesuai dengan ketentuan bagi nelayan di wilayah pesisir Kalukubodo.
Aspirasi nelayan Kalukubodo tersebut menjadi pengingat bahwa keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan, tetapi juga pada ketersediaan sarana produksi dan kemudahan memperoleh kebutuhan operasional.(*)












