TAKALAR, RAKYATTAKALAR.ID – Kepala Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Abdul Asis, S.Sos., M.Si., menyayangkan pemberitaan salah satu media lokal, Rakyat Takalar, yang mengangkat adanya polemik di tengah masyarakat terkait unggahan akun media sosial yang menggunakan nama samaran Sila Rusa.
Menurut Abdul Asis, pemberitaan tersebut seharusnya terlebih dahulu mengedepankan prinsip keberimbangan dengan melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada Pemerintah Desa Tamasaju sebelum dipublikasikan. Hal ini penting agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menimbulkan persepsi yang keliru, terlebih jika menyangkut dugaan persoalan pengelolaan keuangan desa.
Melalui rilis ini, Abdul Asis menyampaikan klarifikasi bahwa unggahan akun tersebut, khususnya yang berkaitan dengan tuntutan pemeriksaan terhadap Pemerintah Desa Tamasaju, dinilai tidak disertai informasi dan fakta yang jelas sehingga berpotensi membangun opini negatif di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Desa Tamasaju pada prinsipnya tidak pernah menghindari proses pengawasan maupun pemeriksaan dari lembaga yang berwenang. Bahkan, pengawasan oleh Inspektorat merupakan bagian dari mekanisme rutin penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan secara berkala, termasuk pada setiap akhir tahun anggaran.
“Tanpa harus ada permintaan atau desakan dari pihak mana pun, Pemerintah Desa Tamasaju senantiasa siap untuk diawasi dan diperiksa oleh Inspektorat maupun lembaga pemeriksa lainnya. Bagi kami, pengawasan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel,” tegas Abdul Asis.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa belum lama ini Desa Tamasaju juga menjadi salah satu desa yang masuk dalam kegiatan uji petik oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, menurut keterangan Kepala Desa, tidak ditemukan hal-hal yang dinilai sebagai pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa.
Oleh karena itu, ia berharap agar informasi yang berkembang di media sosial tidak serta-merta dijadikan dasar untuk membangun tudingan atau kesimpulan negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Tamasaju.
Abdul Asis juga mengingatkan insan pers agar senantiasa mengedepankan profesionalisme, melakukan verifikasi informasi, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang diberitakan. Media diharapkan tidak hanya mengangkat isu yang berpotensi menimbulkan polemik, tetapi juga memberikan ruang bagi pemberitaan positif mengenai berbagai capaian dan pembangunan di desa.
“Kami berharap media dapat lebih bijak dan mengedepankan pemberitaan yang objektif serta berimbang. Jangan sampai pemberitaan yang tidak didahului dengan konfirmasi justru membentuk framing seolah-olah telah terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan Desa Tamasaju. Hal seperti ini tentu dapat merugikan nama baik pemerintah desa dan mengganggu kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.
Terkait akun media sosial yang menggunakan nama samaran Sila Rusa, Abdul Asis mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya melakukan komunikasi untuk meminta penjelasan mengenai maksud, tujuan, serta dasar dari unggahan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Tamasaju tersebut.
Namun, upaya komunikasi itu belum mendapatkan tanggapan yang jelas. Pihak yang bersangkutan dinilai belum bersedia memberikan klarifikasi sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai motif di balik unggahan tersebut.
Ia berharap setiap pihak yang menyampaikan kritik maupun aspirasi dapat melakukannya secara terbuka, bertanggung jawab, serta didasarkan pada fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik merupakan bagian dari kontrol sosial yang harus dihormati, tetapi hendaknya tidak diarahkan menjadi upaya provokasi atau pembentukan opini yang belum tentu sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Di akhir pernyataannya, Abdul Asis menegaskan bahwa saat ini Pemerintah Desa Tamasaju tengah berfokus menyelesaikan berbagai agenda pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
“Kami tidak ingin polemik di media sosial maupun pemberitaan yang tidak berimbang mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Fokus kami adalah bekerja, menyelesaikan program pembangunan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta memastikan pelayanan pemerintahan desa berjalan dengan baik. Kami terbuka terhadap kritik, saran, dan pengawasan, tetapi semuanya harus disampaikan secara objektif dan berdasarkan fakta,” tutup Abdul Asis.(*)












