Foto berita Rakyat Takalar

Blunder! Ketua IKAT Bontang 2 Periode Simon Matira Diduga Tidak Paham Hak Jawab 

TORAJA UTARA, RAKYATTAKALAR.ID – Ketua IKAT Bontang 2 periode, Simon Matira, dinilai tidak paham mekanisme hak jawab dalam Undang-Undang Pers. Penilaian tersebut muncul setelah Simon Matira melayangkan hak jawab atas pemberitaan dirinya yang menelantarkan Tour Jurnalis Toraja, namun hak jawab itu justru dititipkan ke media lain, bukan ke media yang memberitakan.

Di kalangan wartawan senior Toraja, tindakan Simon Matira tersebut menjadi bahan tertawaan dan dianggap sebagai blunder fatal. Pasalnya, sebagai seorang ketua organisasi yang sudah 10 tahun memimpin 2 periode, seharusnya paham aturan hukum yang paling dasar.

Gambar berita

Tidak Paham UU Pers No. 40 Tahun 1999

Wartawan senior Toraja, Drs. Rony Rumengan (mantan Wartawan Nasional Suara Pembaruan) menegaskan Simon Matira tidak paham hak jawab.

“Jelas-jelas Simon Matira tidak paham hak jawab. Hak jawab itu diatur di Pasal 1 angka 11, Pasal 5 ayat 2 dan 3 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Intinya: hak jawab itu wajib dijawab di media yang sama yang memberitakan. Bukan di media lain. Kalau dia jawab di media lain, itu bukan hak jawab, itu cuma klarifikasi sepihak,” tegas Rony, Minggu (25/10/2026).

Rony menjelaskan, logika hak jawab itu sederhana. Jika Media A yang memberitakan Simon Matira bilang “Enak aja mau dibayarin biaya nginap”, maka yang wajib melayani hak jawab adalah Media A. Media B, Media C, Media D tidak punya kewajiban hukum apapun untuk memuat hak jawab Simon Matira.

“Ini pelajaran SD dalam jurnalistik. Tapi Ketua IKAT Bontang 2 periode kok tidak paham. Memalukan. Sudah 10 tahun jadi ketua, tapi tidak paham UU Pers,” ujarnya.

Selain tidak paham UU Pers, Simon Matira juga dinilai tidak paham Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Peraturan Dewan Pers.

Menurut Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan SK Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Hak Jawab:

1. Hak jawab diajukan secara tertulis langsung kepada penanggung jawab media yang memuat berita.

2. Diajukan maksimal 2 bulan setelah berita terbit.

3. Memuat fakta yang dianggap merugikan, bukan opini atau serangan balik.

4. Media wajib memuat hak jawab secara proporsional, di tempat yang sama dengan berita awal.

“Tidak ada satu pasal pun dalam Peraturan Dewan Pers yang mengatakan hak jawab boleh dititipkan ke media lain. Tidak ada. Jadi tindakan Simon Matira menitipkan hak jawab ke media lain itu 100% tidak paham aturan,” tegas Rony.

Sementara Rusmain SH, MH,, pemerhati, menduga Simon Matira sengaja tidak paham dan sengaja mencari media lain yang mau memuat hak jawabnya karena takut hak jawabnya ditolak jika dikirim ke media asal.

“Kenapa Simon Matira tidak kirim hak jawab ke media yang memberitakan? Kenapa harus ke media lain? Dugaan kami, karena dia tahu kalau dia jawab di media asal, wartawan akan melakukan verifikasi, akan ada cover both sides, akan ada bukti-bukti yang dibuka lagi soal penelantaran Tour Jurnalis Toraja. Jadi dia cari aman, cari media lain yang mau memuat mentah-mentah tanpa verifikasi,” ungkap Rusmain.

Praktik menitipkan hak jawab ke media lain yang mau dibayar tersebut, menurut wartawan senior, adalah bentuk ketidakpahaman sekaligus ketidakberanian.

“Kalau memang merasa benar, jantan dong. Kirim hak jawab ke media yang memberitakan Anda. Jangan malah lari ke media lain. Itu menunjukkan Anda tidak paham hak jawab dan tidak berani mempertanggungjawabkan ucapan Anda ‘Enak aja mau dibayarin biaya nginap’ itu,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Simon Matira belum memberikan tanggapan.(*)