Foto berita Rakyat Takalar

Belanja Dana BOS SMPN 1 Galesong Utara Tak Didukung Bukti Pertanggungjawaban, Diduga Potensi Kerugian Negara Ratusan Juta

TAKALAR, RAKYATTAKALAR.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membongkar dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dengan potensi kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2023 yang terbit pada Tahun 2025.

Gambar berita

Berdasarkan hasil pengujian BPK, total Dana BOS yang diterima SMPN 1 Galesong Utara sebesar Rp 850.100.000. Dari jumlah tersebut, BPK menemukan adanya belanja Dana BOS yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban (SPJ) hingga mencapai ratusan juta rupiah.

“Hasil pengujian secara uji petik atas BKU Bendahara BOS, rekening koran Dana BOS, laporan pertanggungjawaban (LPJ) Dana BOS, dan perhitungan fisik sisa Kas di Bendahara BOS diketahui bahwa terdapat pencatatan realisasi tanpa bukti pertanggungjawaban dan pengakuan realisasi belanja Dana BOS pada BKU tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana BOS,” bunyi kutipan temuan BPK tersebut.

BPK menilai, kondisi tersebut terjadi karena Kepala Sekolah selaku penanggung jawab Tim BOS tidak cermat mengendalikan kas dan pertanggungjawaban belanja Dana BOS di sekolah tersebut.

Akibatnya, menurut BPK, kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah hingga ratusan juta rupiah.

Temuan ini menjadi sorotan publik, pasalnya Dana BOS seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, pemeliharaan sarana prasarana, dan peningkatan mutu pendidikan. Jika pertanggungjawabannya tidak jelas, maka kualitas pendidikan yang dirugikan.

Masyarakat dan pemerhati pendidikan mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar dan Inspektorat untuk segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut sesuai rekomendasi. Selain itu, Kejaksaan Negeri Takalar juga diminta untuk melakukan telaah, apakah temuan administratif tersebut mengandung unsur kerugian negara.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMPN 1 Galesong Utara dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi masih terus berupaya meminta hak jawab untuk menjaga keberimbangan informasi dan asas praduga tak bersalah sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.