TAKALAR, RAKYATTAKALAR.ID – Diduga ada kejanggalan dalam penggunaan dana BOSP sebesar sekitar Rp 100 Juta di SDN 163 INPRES BONTOPANNO, kec Sanrobone Kabupaten Takalar, Tahun Anggaran 2026 Tahap 1. Salah satu sorotan aktivis adalah tidak ada papan informasi penggunaan dana BOSP di sekolah tersebut.
Temuan dugaan tersebut membuat sejumlah aktivis mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit dan pemeriksaan.
“Diduga ada kejanggalan dalam penggunaan dana BOSP SDN 163 INPRES BONTOPANNO TA 2026 Tahap 1, yang nilainya sekitar Rp 100 Juta. Bahkan tidak ada papan informasi penggunaan dana BOSP-nya. Padahal itu wajib dipasang agar transparan,” M.Haikal kepada RAKYATTAKALAR.ID, Senin (16/11/2026).
Menurut aktivis tersebut, tidak adanya papan informasi membuat masyarakat, orang tua siswa, dan komite sekolah tidak bisa mengawasi penggunaan dana BOSP.
“Diduga ada kejanggalan dalam penggunaan dana BOSP-nya. Dana sekitar Rp 100 Juta itu, antara yang dilaporkan dengan fakta di lapangan diduga tidak nyambung. Buktinya, papan informasinya saja tidak ada. Bagaimana masyarakat mau mengawasi kalau tidak ada papan informasi?” tegasnya.
Aktivis menilai, papan informasi BOSP seharusnya memuat rincian rencana dan realisasi penggunaan dana, agar bisa dilihat oleh publik.
“Kalau tidak ada papan informasi, patut diduga ada yang ditutupi. Makanya harus diaudit, jangan hanya dilihat kertasnya saja,” tambahnya.
Para aktivis meminta agar APH, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, bersama Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, memeriksa secara menyeluruh penggunaan BOSP Tahap 1 TA 2026 senilai sekitar Rp 100 Juta tersebut.
Pemeriksaan yang diminta meliputi pengadaan barang, pemeliharaan sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran, hingga belanja operasional lainnya yang dibiayai dari dana BOSP, termasuk soal tidak adanya papan informasi.
“Cek barangnya ada atau tidak, kegiatannya jalan atau tidak, harganya wajar atau tidak, dan kenapa papan informasinya tidak ada. Dana Rp 100 Juta itu bukan kecil untuk ukuran SD. Kalau memang diduga ada kejanggalan, harus dibuka ke publik,” tambahnya.
“Kami tidak menuduh siapa-siapa. Kami hanya menyampaikan dugaan ada kejanggalan dalam penggunaan dana BOSP Rp 100 Juta dan tidak ada papan informasi, dan meminta klarifikasi. Kalau memang dikelola dengan benar, silahkan buka datanya ke publik dan pasang papan informasinya,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi RAKYATTAKALAR.ID masih berupaya meminta hak jawab dan klarifikasi resmi dari pihak Kepala SDN 163 INPRES BONTOPANNO, Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, dan APH, guna menjaga keberimbangan informasi dan asas praduga tak bersalah sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.












