TAKALAR, RAKYATTAKALAR.ID – Dua tahun kepemimpinan Bupati Takalar bukanlah waktu yang terlalu singkat untuk melakukan evaluasi. Justru, momentum ini harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mempertanyakan sejauh mana janji politik, kebijakan, dan program pembangunan benar-benar direalisasikan. Pemerintahan tidak boleh hanya sibuk membangun citra keberhasilan, sementara berbagai persoalan tata kelola anggaran, pelayanan publik, dan penegakan hukum masih membutuhkan jawaban.
Aksi demonstrasi yang dilakukan Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (PB HIPERMATA) bersama seluruh jajaran komisariat merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Kami hadir bukan untuk mencari panggung politik, bukan pula untuk membangun permusuhan dengan pemerintah, melainkan untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berjalan di bawah pengawasan rakyat.
Ada 13 isu yang kami suarakan. Mulai dari dugaan pemborosan anggaran pengadaan aplikasi digital, pemeriksaan anggaran pelatihan dan digitalisasi, pembayaran gaji PPPK paruh waktu, pengadaan perangkat layanan desa, evaluasi program unggulan pemerintah daerah, pekerjaan Mes Pemda di Jakarta, pengadaan buku dan foto pada Dinas Pendidikan, proyek Pasar Dande-Dandere, Sanrobone dan Massamaturu, dugaan penyalahgunaan nama Bupati dalam permintaan proyek, pemeriksaan urine jajaran OPD, pengadaan baju batik, evaluasi penegakan hukum, hingga desakan kepada KPK terkait dugaan kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina.
Seluruh persoalan tersebut bukan untuk dijadikan bahan tuduhan tanpa dasar, tetapi merupakan pertanyaan publik yang wajib dijawab melalui klarifikasi, keterbukaan dokumen, pemeriksaan independen, dan proses hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Kami mempertanyakan, di mana transparansi pemerintah ketika penggunaan anggaran daerah masih menyisakan berbagai pertanyaan? Untuk siapa sebenarnya program-program tersebut dijalankan? Apakah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau hanya menjadi kegiatan yang menghabiskan anggaran tanpa manfaat yang terukur?
Jangan sampai uang rakyat hanya menjadi angka dalam laporan pertanggungjawaban, sementara masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya. Setiap pengadaan, setiap proyek, dan setiap kebijakan harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Lebih jauh, kami juga menyoroti kinerja aparat penegak hukum di Kabupaten Takalar. Kami menuntut Polres Takalar dan Kejaksaan Negeri Takalar untuk menunjukkan independensi, profesionalitas, dan keberanian dalam menindaklanjuti setiap laporan maupun dugaan penyimpangan. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi kehilangan ketegasan ketika berhadapan dengan lingkaran kekuasaan.
Kami ingin menegaskan bahwa tidak boleh ada jabatan yang menjadi tameng, tidak boleh ada kedekatan kekuasaan yang menghambat proses hukum, dan tidak boleh ada kepentingan politik yang mencederai keadilan. Jika terdapat bukti pelanggaran, maka proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan tanpa memandang siapa orang yang terlibat.
Bupati Takalar harus memahami bahwa kritik mahasiswa bukan ancaman bagi pemerintahan. Kritik adalah bagian dari demokrasi dan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Pemerintah yang terbuka seharusnya tidak alergi terhadap pertanyaan, apalagi menganggap demonstrasi sebagai bentuk permusuhan.
Takalar Cepat tidak boleh hanya menjadi slogan. Cepat dalam pembangunan harus dibarengi dengan cepat dalam menyelesaikan persoalan rakyat, cepat dalam memberikan pelayanan, dan cepat dalam menjawab tuntutan transparansi.
PB HIPERMATA akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual dan moral mahasiswa. Kami tidak akan membiarkan persoalan publik kehilangan ruang pembahasan hanya karena berhadapan dengan kekuasaan. Sebab, diam terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat bukanlah sikap yang patut dibanggakan oleh kaum intelektual.
Pada akhirnya, kami ingin mengingatkan bahwa Bupati dipilih untuk mengabdi kepada rakyat, bukan untuk meminta rakyat berhenti mengkritik. Jabatan memiliki batas waktu, tetapi tanggung jawab terhadap rakyat akan selalu melekat dalam setiap keputusan yang diambil.(*)












