Hari ini, 10 November, kita kembali memperingati Hari Pahlawan. Upacara digelar, karangan bunga diletakkan, dan pidato tentang pengorbanan para pendahulu dibacakan. Namun ada pertanyaan yang layak kita ajukan di sela seremoni: apakah kita sungguh menghormati pahlawan, atau hanya mengenang mereka sekali setahun?
Pertanyaan itu terasa nyata ketika kita menengok Monumen Lapris yang ada di Bulukunyi. Monumen Lapris ini menjadi simbol perjuangan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (Lapris) dan para tokohnya, terutama Ranggong Daeng Romo dan Padjonga Daeng Ngalle dari Polongbangkeng, Takalar.
Ranggong Daeng Romo: Pemuda yang Memimpin di Garis Depan
Ranggong Daeng Romo lahir pada 1915 di Sulawesi Selatan, menempuh pendidikan di HIS dan Taman Siswa di Makassar, serta pernah belajar agama di sebuah pesantren di Cikoang. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia mendirikan Gerakan Muda Bajeng (GMB), yang pada 2 April 1946 berganti nama menjadi Laskar Lipang Bajeng dengan tujuan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Dalam laskar itu, ia dipercaya sebagai pemimpin.
Pada Februari 1946, ia memimpin langsung setiap pertempuran melawan kolonial belanda dengan sekitar seratus pasukan menyerang pertahanan Belanda di selatan Makassar. Perlawanan itu kemudian dipersatukan dalam Lapris. Lapris merupakan persatuan sembilan belas laskar di Sulawesi Selatan yang berpusat di Borongkaramasa, Polongbangkeng, dengan tujuan menolak pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) yang dianggap mengancam kemerdekaan. Bersama tokoh lain seperti Robert Wolter Mongisidi, Ranggong Daeng Romo ikut membentuk Lapris pada Juli 1946, dan pasukan ini terus menyerang pos-pos Belanda.
Pengabdiannya dibayar dengan nyawa. Ranggong Daeng Romo gugur pada 27 Februari 1947 dan Usianya baru sekitar 32 tahun. Dan Di angkat menjadi pahlawan Nasional 3 November 2001
Padjonga Daeng Ngalle: Bangsawan yang Berpihak pada Republik
Jalan Padjonga Daeng Ngalle berbeda, tetapi sama beratnya. Ia lahir di Takalar pada 1901 dan merupakan Karaeng Polongbangkeng ke-12. Sebagai penguasa wilayah, ia sebenarnya punya banyak alasan untuk berkompromi dengan penguasa kolonial. Ia memilih sebaliknya. Ia dikenal sebagai pendiri gerakan Laskar Gerakan Muda Bajeng yang menolak kolonialisme Belanda. Dalam sejarah lokal, ia juga dikenang sebagai promotor pembentukan Lapris.
Perannya penting karena wibawa kebangsawanan ia pakai untuk menggerakkan rakyat, bukan untuk mengamankan kedudukan. Ia bahkan turut mengoordinasikan serangan di Sulawesi Selatan selama Revolusi Nasional serta mendukung persatuan dalam Republik Indonesia. Setelah Proklamasi 1945, pada Oktober 1945 ia menghadiri konferensi raja-raja dan bangsawan se-Sulawesi Selatan di Yogyakarta untuk menyatakan dukungan penuh terhadap Republik. Ia wafat pada 23 Februari 1958 di Takalar. Atas jasanya, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Ketika Penghormatan Berhenti di Pidato
Dengan latar perjuangan seberat itu, kondisi Monumen Lapris yang kurang terawat menyakitkan untuk dilihat. Tugu ini bukan sekadar bangunan beton. Ia adalah ingatan kolektif yang dipahat menjadi bentuk. Ketika cat mengelupas, lingkungannya kusam, dan tak ada yang bertanggung jawab merawatnya, yang memudar bukan hanya fisik bangunan, tetapi juga ingatan generasi muda tentang siapa yang berjuang di tanah ini.
Di sinilah peran pemerintah daerah dipertanyakan. Pemda memiliki kewenangan, anggaran, dan tanggung jawab moral menjaga situs sejarah di wilayahnya. Setiap tahun anggaran mengalir untuk taman, gapura, hingga baliho. Sulit diterima jika perawatan monumen perjuangan tidak masuk skala prioritas. Merawat tugu tidak butuh dana sebesar proyek raksasa, melainkan kemauan dan kepedulian.
Ada ironi yang perlu kita akui. Kita mudah menyebut nama pahlawan dalaam pidato dan spanduk, tetapi lambat menjaga tempat yang menyimpan jejak mereka. Padahal penghormatan yang tulus tidak berhenti pada kata-kata. Ia terlihat dari cara kita memperlakukan peninggalan mereka.
Tugu yang terawat juga punya manfaat nyata: ruang belajar sejarah bagi pelajar, tujuan wisata sejarah, dan sumber kebanggaan lokal. Anak-anak Takalar Butta panrannuangku dan Sulawesi Selatan seharusnya mengenal Ranggong Daeng Romo dan Padjonga Daeng Ngalle sebagaimana mereka mengenal tokoh nasional lainnya.
Tanggung jawab ini tentu tidak hanya milik pemerintah. Masyarakat, komunitas pemuda, sekolah, dan pemerhati sejarah bisa ikut menjaga lewat gotong royong, napak tilas, atau kampanye di media sosial. Namun pemerintah daerah tetap yang utama, karena merekalah pemegang amanah kebijakan dan anggaran.
Tuntutan yang Konkret
Pada Hari Pahlawan ini, Pemda perlu segera merehabilitasi atau Revitalisasi Tugu Lapris, menetapkan petugas atau skema perawatan yang jelas, dan memasukkannya dalam agenda pelestarian situs sejarah. Jangan menunggu tugu itu rapuh dan terlupakan jejak napak tilasnya.
Pahlawan tidak meminta balas jasa. Tetapi kita, sebagai penerus, berutang kesetiaan untuk menjaga apa yang mereka tinggalkan.
Bangsa yang besar bukan hanya yang pandai mengenang pahlawannya, tetapi yang sanggup merawat jejak perjuangan mereka.
Muhammad Hasyim
10 November 2026












