RAKYATTAKALAR. ID– Lonjakan jumlah pasien di Rumah Sakit Umum Haji Padjonga Daeng Ngalle (RSHPD) Takalar kembali menjadi sorotan. Keterbatasan kapasitas pelayanan disebut menyebabkan antrean panjang di berbagai unit, mulai dari rawat jalan, ruang rawat inap hingga Unit Gawat Darurat (UGD), sehingga memunculkan keluhan dari masyarakat.
Pantauan pada Kamis (23/7/2026) memperlihatkan pasien rawat jalan harus mengantre hingga memenuhi tangga menuju lantai dua gedung rumah sakit. Sementara itu, ruang perawatan yang telah penuh membuat sejumlah pasien terpaksa menunggu di UGD dengan fasilitas yang terbatas.
Beberapa pasien bahkan terlihat harus beristirahat di atas tandu maupun kursi roda sambil tetap menjalani infus karena belum tersedia ruang perawatan yang kosong.
Kondisi tersebut dinilai bukan disebabkan oleh kurangnya profesionalisme tenaga kesehatan, melainkan akibat daya tampung rumah sakit yang tidak lagi sebanding dengan jumlah pasien yang terus meningkat.
Situasi ini telah berulang kali dikeluhkan keluarga pasien. Mereka berharap pemerintah daerah segera menghadirkan solusi konkret agar pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Sorotan terhadap persoalan ini juga datang dari Anggota DPRD Kabupaten Takalar Fraksi PKB, Haji Hilal. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas utama dengan memaksimalkan infrastruktur yang telah dimiliki.
Ia menilai pengoperasian kembali Rumah Sakit Galesong dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban pelayanan di RSHPD.
“Rumah Sakit Galesong sebaiknya difungsikan kembali agar lebih bermanfaat dan tidak dibiarkan terbengkalai. Kalau terus tidak dimanfaatkan, justru akan menimbulkan kerugian yang lebih besar,” ujar Hilal.
Menurut politisi muda asal Galesong tersebut, banyak warga yang harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju pusat Kota Takalar hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan, kemudian masih harus mengantre berjam-jam atau menunggu ketersediaan ruang perawatan.
Ia menilai kondisi tersebut dapat diminimalkan apabila RS Galesong kembali beroperasi sebagai rumah sakit alternatif.
“Keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RS Padjonga Daeng Ngalle sudah cukup banyak, terutama karena keterbatasan ruangan dan fasilitas. Pemerintah perlu memikirkan kepentingan masyarakat dengan mengaktifkan RS Galesong agar beban pasien dapat terurai,” katanya.
Selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Hilal juga menilai pengoperasian kembali RS Galesong akan berdampak positif terhadap pemanfaatan aset pemerintah yang telah dibangun, menjaga peralatan medis agar tidak rusak karena lama tidak digunakan, sekaligus membuka kembali peluang kerja bagi tenaga kesehatan yang selama ini belum kembali bertugas.
Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya menyangkut pelayanan kesehatan, tetapi juga menyelamatkan aset daerah bernilai besar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.
“Kebutuhan lapangan kerja, penyelamatan aset yang bernilai besar, serta pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat harus menjadi perhatian bersama,”tutup H. Hilal.(*)
