RAKYATTAKALAR.ID– Pemerintah Kabupaten Takalar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Koordinasi Intelijen Terpadu dan Penanganan Konflik Sosial demi Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah”* yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, didampingi Wakil Bupati Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM, serta Sekretaris Daerah Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom.Turut hadir unsur Forkopimda, Dandim 1426/Takalar, Ketua Pengadilan Negeri Takalar, perwakilan Kejaksaan Negeri Takalar, jajaran Polres Takalar, Badan Intelijen Negara (BIN), para Danramil, Kapolsek, hingga camat se-Kabupaten Takalar.
Dalam sambutannya, Bupati Daeng Manye menegaskan bahwa keamanan merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan di daerah. Karena itu, ia meminta seluruh unsur Forkopimda memperkuat koordinasi, meningkatkan komunikasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pertukaran informasi guna mendeteksi berbagai potensi gangguan keamanan sejak dini.
Menurutnya, forum koordinasi seperti FGD harus menjadi agenda berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial. Dengan komunikasi yang intensif, setiap persoalan di tengah masyarakat dapat dipetakan lebih awal dan diselesaikan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Bupati juga mengingatkan seluruh peserta agar mewaspadai penyebaran informasi yang belum terverifikasi di media sosial. Ia menilai informasi yang tidak utuh sering kali memicu kesalahpahaman hingga berpotensi berkembang menjadi konflik sosial.
“Keamanan daerah menjadi syarat utama agar pembangunan berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Daeng Manye.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Takalar, Muhammad Hasbi, menjelaskan bahwa FGD tersebut difokuskan untuk memperkuat koordinasi intelijen antarinstansi sebagai bagian dari sistem kewaspadaan daerah.
Ia menyebutkan tiga poin utama yang menjadi pembahasan, yakni mempererat koordinasi intelijen terpadu, memetakan potensi konflik sosial di setiap kecamatan, serta menyusun strategi pencegahan yang dapat dijalankan secara bersama.
“Kami berharap forum ini menghasilkan langkah nyata sehingga stabilitas keamanan daerah tetap terjaga,”ujarnya.
Dalam sesi diskusi, Polres Takalar memaparkan sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian bersama. Salah satunya adalah potensi konflik lahan PTPN di wilayah Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan yang diperkirakan meningkat pascapanen tebu, terutama terkait proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).
Selain itu, perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Laikang juga menjadi pembahasan. Polres menilai langkah cepat Pemerintah Kabupaten Takalar dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat berhasil meredam berbagai kesalahpahaman terkait proyek tersebut.
Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Polres Takalar mendorong agar sosialisasi terus melibatkan pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan sehingga informasi yang diterima masyarakat lebih utuh dan akurat.
Di sisi lain, Dandim 1426/Takalar mengingatkan bahwa aktivitas tambang ilegal serta penyalahgunaan narkoba juga menjadi ancaman yang berpotensi mengganggu keamanan dan memicu konflik sosial.
Ia menekankan pentingnya penguatan deteksi dini melalui edukasi kepada masyarakat, penyelesaian persoalan dengan pendekatan mediasi, serta koordinasi yang semakin solid antarinstansi.
Terkait persoalan lahan PTPN, Dandim juga mendorong percepatan penyelesaian administrasi perpanjangan HGU agar tidak membuka peluang munculnya klaim sepihak. Menurutnya, dialog yang melibatkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan seluruh pihak terkait menjadi langkah penting dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.
Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, turut mengapresiasi penyelenggaraan FGD tersebut. Ia menilai keamanan dan kondusivitas wilayah menjadi modal utama dalam menarik investasi, memberikan kepastian bagi dunia usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga menegaskan bahwa sistem pertukaran informasi antarlembaga harus terus diperkuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat dideteksi lebih cepat dan ditangani secara terpadu.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Takalar bersama Forkopimda menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi intelijen daerah, meningkatkan kewaspadaan dini, serta mencegah potensi konflik sosial demi menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran pembangunan di Kabupaten Takalar.(*)
