MAKASSAR, RAKYATTAKALAR. ID– Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali melakukan penyegaran organisasi melalui rotasi dan promosi pejabat struktural. Dalam mutasi terbaru yang ditetapkan Jaksa Agung RI Burhanuddin, Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. resmi dipercaya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan.
Pergantian tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 831 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang ditetapkan pada 22 Juli 2026.
Sebelum mengemban amanah sebagai Kajati Sulsel, Muhammad Syarifuddin menjabat sebagai Direktur Pengendalian Operasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Pengalamannya di bidang penanganan tindak pidana khusus diharapkan mampu memperkuat kinerja penegakan hukum di Sulawesi Selatan.
Ia menggantikan Dr. Sila Haholongan, S.H., M.Hum., yang mendapat promosi jabatan sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada Kejaksaan Agung RI.
Dalam keputusan tersebut, Jaksa Agung menetapkan pemberhentian dan pengangkatan sejumlah pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan RI sebagai bagian dari pembinaan karier serta penguatan organisasi.
Rotasi kali ini tidak hanya menyentuh posisi Kajati, tetapi juga melibatkan puluhan pejabat eselon di berbagai bidang, mulai dari Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, direktur, inspektur, pejabat Badan Pemulihan Aset, hingga Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
Penyegaran jabatan ini merupakan agenda rutin Kejaksaan Agung untuk meningkatkan efektivitas organisasi, memperkuat profesionalisme aparat penegak hukum, serta memastikan pelayanan hukum kepada masyarakat berjalan optimal.
Keputusan Nomor 831 Tahun 2026 tersebut ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung RI Burhanuddin dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan hadirnya kepemimpinan baru di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, masyarakat menaruh harapan agar kinerja institusi semakin profesional, transparan, berintegritas, serta mampu menghadirkan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Sulawesi Selatan.(*)
