TAKALAR, RAKYATTAKALAR.ID – Persoalan ketenagakerjaan di PT Berlian Gas Energi yang beroperasi di Dusun Bontobila, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, kembali menjadi sorotan.
Setelah sebelumnya dilaporkan terkait pemberhentian sejumlah karyawan, perusahaan tersebut kini disorot atas dugaan pembayaran upah yang berada di bawah standar minimum provinsi (UMP) Sulawesi Selatan.
Berdasarkan keterangan salah seorang mantan karyawan, Mulyadi, pekerja di perusahaan itu menerima gaji pokok sebesar Rp1,6 juta per bulan. Sementara upah lembur disebut hanya Rp5.000 per jam.
Mulyadi mengungkapkan, selama lebih dari dua tahun bekerja di perusahaan tersebut, penghasilannya secara keseluruhan berkisar Rp2,6 juta hingga Rp2,8 juta per bulan. Jumlah itu sudah termasuk sejumlah komponen tambahan, seperti uang makan, uang bensin, dan honor lembur.
“Selama lebih dari dua tahun kami bekerja, gaji pokok hanya Rp1,6 juta. Kalau ditambah pendapatan lainnya, biasanya kami menerima sekitar Rp2,6 juta sampai Rp2,8 juta per bulan,” ungkap Mulyadi beberapa waktu lalu.
Menurutnya, persoalan pengupahan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari instansi yang berwenang, terlebih sejumlah mantan pekerja juga tengah memperjuangkan hak mereka setelah mengalami pemberhentian kerja.
Saat dikonfirmasi mengenai besaran upah karyawan, Ana, yang disebut sebagai kepala pengelola PT Berlian Gas Energi, tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai struktur penggajian perusahaan.
“Buat apa Anda mau mengetahui itu? Perlu kami menyampaikan besaran gaji karyawan kami? Kami tidak ingin menyampaikan itu karena merupakan kewenangan pimpinan kami,” ujar Ana kepada wartawan.
Sikap tersebut membuat persoalan pengupahan belum memperoleh penjelasan lengkap dari pihak perusahaan. Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan terperinci mengenai dasar penetapan gaji pokok, perhitungan upah lembur, maupun komponen tunjangan yang diterima pekerja.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan Takalar, Samawarti, menyampaikan bahwa besaran upah minimum yang berlaku perlu mengacu pada ketentuan resmi yang ditetapkan pemerintah.
Ia menjelaskan, karena upah minimum kabupaten (UMK) Takalar belum ditetapkan, acuan yang digunakan adalah UMP Sulawesi Selatan. Dalam keterangannya, Samawarti menyebut besaran UMP tersebut sekitar Rp3,9 juta per bulan.
“Dalam waktu dekat, kami akan menindaklanjuti persoalan penggajian karyawan yang diduga berada di bawah standar upah minimum, termasuk masalah pemberhentian sejumlah pekerja PT Berlian Gas Energi,” kata Samawarti di hadapan para mantan karyawan yang sebelumnya melaporkan persoalan mereka.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan pengupahan dan pemberhentian pekerja akan ditelaah lebih lanjut oleh instansi ketenagakerjaan.
Meski demikian, besaran UMP yang berlaku pada periode terkait, status hubungan kerja masing-masing karyawan, serta komponen upah yang diperhitungkan masih perlu diverifikasi berdasarkan dokumen resmi dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
Sorotan juga datang dari LSM Pemantik Takalar. Rahman Suwandi meminta Pemerintah Kabupaten Takalar mengevaluasi perizinan dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ketenagakerjaan.
Ia menilai, dugaan pembayaran upah di bawah standar minimum dan persoalan pemberhentian pekerja tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan.
“Pemerintah Kabupaten Takalar harus segera mengevaluasi seluruh perizinan PT Berlian Gas Energi. Jika ditemukan pelanggaran sesuai hasil pemeriksaan, sanksi tegas harus diberikan, termasuk mempertimbangkan pencabutan izin sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Rahman, Minggu (11/10/2026).
Rahman juga menyoroti nasib pekerja yang merupakan warga setempat. Menurutnya, keberadaan perusahaan di daerah semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk melalui pemenuhan hak-hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
Sehingga Rahman menunggu tindak lanjut Dinas Koperasi dan Keterangan.(*)
(Red/M.Haikal)












