Foto berita Rakyat Takalar

Ancaman Longsor di Depan Mata, Warga Kalukubodo Takalar Desak Polda Sulsel Penghentian Tambang Pasir Liar

TAKALAR // Rakyattakalar.id — Aktivitas penambangan pasir ilegal di Desa Kalukubodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, memicu gelombang keresahan warga akibat tidak adanya kejelasan izin serta ancaman nyata kerusakan lingkungan. Pengerukan yang telah berlangsung lebih dari sebulan ini berjalan di tengah penolakan tegas dari pemerintah desa dan tanpa mengantongi rekomendasi resmi dari instansi berwenang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Takalar, Fatmawati, menegaskan bahwa instansinya tidak pernah menerima laporan resmi atau pengaduan tertulis terkait kegiatan tersebut. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Kabupaten Takalar baru mencatat tiga perusahaan berizin sah—yakni CV Akbar Putra Baba, CV Tiara Lestari Mandiri, dan PT Diego Putra Konstruksi—di mana Desa Kalukubodo sama sekali tidak tercantum di dalamnya.

Kepala Desa Kalukubodo, Abdul Gaffar, menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan restu, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pihak penanggung jawab lapangan berinisial Daeng Nombong. Meskipun pengerukan menggunakan alat berat dengan mobilitas mencapai 40 truk per hari itu sempat dilaporkan ke pihak Kepolisian Sektor setempat, aktivitas pengurukan pasir terus beroperasi dan mengabaikan aspirasi warga.

Kekhawatiran mendalam dirasakan oleh warga sekitar, salah satunya DN (65), yang rumahnya hanya berjarak 100 meter dari lokasi tambang. Warga cemas aktivitas eksploitasi jangka panjang ini akan memicu pergerakan tanah, abrasi, hingga bencana longsor susulan yang dapat langsung mengancam keselamatan permukiman penduduk di sekitar lokasi.

Menyikapi polemik ini, DPMPTSP Takalar memastikan akan segera mengambil langkah proaktif dengan menggandeng DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan serta instansi teknis terkait. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan inspeksi mendadak ke lapangan guna memastikan legalitas tambang dan berjanji menghentikan seluruh aktivitas jika terbukti tidak memenuhi standar hukum dan lingkungan. ( Red )