Foto berita Rakyat Takalar

Dana BOSP SDN 163 Bontopanno Disorot, Kejari Takalar Diminta Bongkar LPJ 2025–2026

TAKALAR, RAKYATTAKALAR – Pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SDN 163 Inpres Bontopanno, Desa Paddingin, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, menjadi sorotan.

Sejumlah kejanggalan yang diduga berkaitan dengan penggunaan anggaran hingga penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sekolah tersebut kini didesak untuk diusut aparat penegak hukum.

Aktivis Takalar, Haikal, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar segera melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah dan bendahara SDN 163 Inpres Bontopanno.

Desakan itu disampaikan setelah pihaknya melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan (puldata dan pulbaket) terkait pengelolaan dana BOSP di sekolah tersebut.

Haikal menyebut, anggaran yang menjadi salah satu sorotannya mencapai sekitar Rp100 juta untuk Tahun Anggaran 2026 Tahap I.

Menurutnya, penggunaan dana tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk penyaluran Tahap I hingga Tahap III, guna memastikan kesesuaian antara laporan administrasi dan realisasi belanja di lapangan.

“Jangan sampai laporan pertanggungjawaban terlihat lengkap di atas kertas, tetapi tidak sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran yang sebenarnya,” tegas Haikal, Minggu (22/11/2026).

Salah satu hal yang dipertanyakan Haikal adalah belum tersedianya papan informasi yang memuat rincian penggunaan dana BOSP di lingkungan sekolah. Padahal, keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan pengelolaan anggaran pendidikan berjalan transparan dan akuntabel.

Menurutnya, tanpa informasi yang terbuka, orang tua siswa, komite sekolah, maupun masyarakat akan kesulitan mengetahui besaran anggaran serta kegiatan yang dibiayai melalui dana negara tersebut.

“Uang negara harus dikelola secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran pendidikan digunakan. Kalau informasinya tidak disampaikan, tentu akan menimbulkan pertanyaan,” ujarnya.

Tidak hanya meminta pemeriksaan dokumen administrasi, Haikal juga mendesak agar Kejari dan Kepolisian berkoordinasi dengan Inspektorat serta Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar untuk melakukan penelusuran secara komprehensif.

Ia menilai, pemeriksaan harus dilakukan dengan mencocokkan setiap laporan belanja dengan kondisi faktual di sekolah. Mulai dari keberadaan barang yang dibeli, pekerjaan pemeliharaan gedung dan ruang kelas, kegiatan pembelajaran, hingga berbagai kebutuhan operasional yang dilaporkan menggunakan dana BOSP.

“Periksa barangnya, apakah benar ada atau tidak. Cek kegiatan yang dilaporkan, apakah memang dilaksanakan atau hanya tercantum dalam LPJ. Termasuk harga pengadaan dan biaya pemeliharaan, apakah sesuai dengan kondisi sebenarnya,” katanya.

Haikal menegaskan, penelusuran tidak boleh hanya berfokus pada penggunaan anggaran Tahap I Tahun 2026. Ia meminta aparat penegak hukum turut memeriksa seluruh pertanggungjawaban dana BOSP sejak Tahun Anggaran 2025 hingga 2026.

Pasalnya, ia menduga terdapat sejumlah pos belanja yang perlu diverifikasi lebih lanjut, termasuk anggaran perawatan gedung dan ruang belajar.

Bahkan, Haikal memperkirakan potensi kerugian negara dapat mencapai ratusan juta rupiah apabila dugaan penyimpangan tersebut nantinya terbukti melalui hasil pemeriksaan. Namun, ia menekankan bahwa besaran kerugian negara harus dipastikan melalui audit dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.

Sorotan lainnya berkaitan dengan informasi yang menyebutkan pihak sekolah mulai mencari dan menyiapkan papan informasi setelah persoalan pengelolaan dana BOSP dipertanyakan oleh pihak keluarga orang tua siswa dan menjadi perhatian media online.

“Jangan sampai papan informasi baru dipersoalkan setelah masalah ini ramai diberitakan. Yang terpenting sekarang, seluruh penggunaan anggaran harus dibuka dan dipastikan apakah LPJ benar-benar sesuai dengan realisasi di lapangan,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Haikal kembali meminta Kejari Takalar melakukan pendalaman, bahkan audit investigatif terhadap pengelolaan dana BOSP SDN 163 Inpres Bontopanno,